Maka itu kebijakan energi yang diambil pemerintah pusat tersebut akhirnya diminta untuk kembali direview. Karena kondisi ekonomi masyarakat yang amat tidak memungkinkan setelah dilanda covid-19 selama dua tahun lamanya.
Menurut, bahwa masyarakat baru saja memulai ekonomi untuk bangkit, namun kebijakan pemerintah pemerintah amat berseberangan. Kenaikan BBM bersubsidi yang berdampak langsung terhadap rakyat kecil dan menengah. Dimana daya beli masyarakat menurun akibat harga kebutuhan bahan pokok seperti sembako ikut naik. “Sepertinya ini yang luput dari perhitungan pemerintah. Kenaikan BBM bersubsidi menimbulkan inflasi yang tajam pada sektor pangan, rakyat kecil makin menjerit,”katanya
Jika hal tersebut diteruskan terjadi, maka rakyat yang mulai menuju sejahtera akan jatuh pada garis kemiskinan. Berbagai studi dan bahkan contoh kebijakan menaikkan BBM subsidi telah ada. Pada masa SBY misalnya, kenaikan BBM 30% tahun 2005 membuat peningkatan angka inflasi dan jumlah masyarakat miskin.
Inflasi dan harga sembako yang melambung tinggi tersebut dikhawatirkan menimbulkan ceos atau konflik sosial pada masyarakat bawah yang disebabkan oleh ketidakmampuan untuk membeli. “Ketakutan kami, kriminalitas meningkat. sudah teorinya dimana kemiskinan di suatu daerah tajam, angka kriminalitas juga akan tinggi juga,”katanya.
Sebab itu, pihaknya meminta pemerintah untuk segera membuat kebijakan berupa bantalan sosial seperti BLT, sebagai kebijakan jangka pendek. “Namun saya mengingatkan pemerintah untuk memperbarui atau update data penerima bantuan yang selama ini dimiliki oleh pemerintah. Sebab selama covid-19 berlanjut, banyak masyarakat kelas menengah yang jatuh miskin, namun juga tidak dipungkiri, ada beberapa masyarakat yang sudah sejahtera,”katanya
