Rohani meminta kejanggalan tersebut didalami motifnya. Karena jangan sampai terkait alokasi gaji dan pemindahan rekening tersebut ada asumsi kesengajaan melakukan ‘parkir anggaran’ yang merugikan jalannya pemerintahan. “Ada asumsi itu cara untuk ‘parkir anggaran’. Sedangkan disisi lain alokasi belanja prioritas yang membawa wajah Jawa Timur dan Ibu Gubernur tidak mampu dipenuhi keseluruhan,” ungkapnya.
Disisi lain, Rohani menghormati kesepakatan KUA PPAS 2023 dan KUA PPAS Perubahan 2022 yang sudah diparipurnakan pada tanggal 12 dan 13 Agustus 2022 yang lalu. Meskipun fraksi Gerindra tidak bisa terlibat didalamnya mengingat bersamaan waktunya dengan agenda rapimnas partai. Namun sekedar catatan dan koreksi untuk diketahui Bersama, bahwa dalam dokumen KUA PPAS Perubahan 2022 yang kami terima, tidak sesuai dengan kaidah sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah.
Diantaranya, Tidak mencatumkan BAB terkait perubahan prioritas belanja daerah sebagaimana tercantum dalam Hal 349. Tidak mencantumkan perubahan plafon anggaran sementara per SKPD sebagaimana dicontohkan dalam tabel 3.1 Hal 350. Tidak Mencantumkan rincian perubahan plafon anggaran sementara SKPD per program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dicontohkan dalam tabel 3.2 Hal 351. Dan tidak Mencantumkan rincian perubahan plafon anggaran sementara untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, bunga, subsidi, hibah, bansos, modal, bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga sebagaimana dicontohkan tabel 3.3 Hal 351. “Kami berharap itu semua dapat dicermati bersama agar tidak menjadi masalah hukum di kemudian hari,” pungkas Rohani. (Caa)



