“Perlu ada kolaborasi antara kementerian, Pemprov maupun Pemkab/Pemkot. BUMN didirikan bukan hanya sebagai sumber penerima, melainkan untuk ikut serta memberi eksternal positif untuk pengentasan kemiskinan, khususnya di Jawa Timur,” katanya.
Untuk pengentasan kemiskinan, sambung gus Fawait, perlu kebijakan hal yang tidak biasa seperti selama ini dimana perlu ada sinergitas dengan Pemprov untuk urusan pengentasan kemiskinan khususnya untuk masyarakat pinggiran hutan maupun pinggira perkebunan.
“Perlu duduk bersama untuk menemukan formula bagaimana pengentasan kemiskinan di daerah dengan melibatkan bumn. Masyarakat pinggiran itu adalah warga negara yang berhak juga menikmati kekayaan negara dimana kami berharap BUMN ke depan tidak menjadi bangsa asing yang membiarkan masyarakat perkebunan dan hutan seperti orang asing,”pungkasnya. (Caa)
