“Prinsipnya kita menerima apa yangg dikatakan bang Ridwan, namun yabg lebih prinsip lagi dalam pilkada tudak harus dan wajib ketua partai. Siapa kader yang memiliki potensi jadi maka akan kita jadikan,” jelasnya.
Ketika disinggung agar lebih fokus menghadapi pemilu, baik pemilu legislatif dan pemilu Preaiden termasuk Pilkada Gubernur khususnya, dirinya disarankan mundur dari DPRRI, Sarmuji mengatakan dirinya menghormati saran tersebut.
Tapi yang perku diingat kata Sarmuji, menjadi tokoh partai politik tujuan utamanya adalah menduduki jabatan publik. Kalau di legislatuf maka menjadi anggota DPR baik DPRRI dan DPRD Propinsi, Kota dan Kabupaten. Kalau di eksekutif maka menjadi Kepala daerah.
Kalau kita harus mundur maka itu lanjut Sarmuji merugikan partai. Pasalnya tujuan berpartai adalah rekruitmen politik untuk bisa menduduki pejabat publik.
“Bahwa pilihannya dineksekutif dan legislatif, disesuikan ditempatnya masing masing. Kalau menjadi ketua DPD melepaskan jabatan publiknya yang sangat disayangkan kalau itu dilakukan,” ucapnya.
“Saya peribadi alhamdulillah sampai saat ini bisa membagi waktu dalam upaya mewujudkan target kemenangan partai Golkar di Jatim sebagi ketua DPD dan menjalankan fungsi pejabat publik di DPRRI,” lanjut pria yang juga Wakil Ketua Komisi VI DPRRI. (Caa)
