“Berpolitik itu adalah alat kita untuk memenuhi cita-cita proklamasi ya mewujudkan apa yang terjadi kesenjangan harapan dari pantun panjang yang dituangkan dalam pembukaan undang-undang Dasar 45 soalnya mensejahterakan bangsa Indonesia mencerdaskan kehidupan bangsa lain,” jelasnya.
Gus Sadad juga menyoroti, birokrasi di Jawa Timur yang kurang membuka ruang dialog dengan legislative dan publik. Padahal, menurut dia, ruang dialogis itu harus dibuka selebar-lebarnya akan gagasan penting publik, dalam mengelola pemerintahan bisa diakomodir.
“Yang begini Itu juga kepada pemerintahan sekarang, kadang-kadang ruang itu ruang-ruang susah dan tidak terbuka. Bagaimana keterlibatan publik ya keterlibatan masyarakat untuk menyampaikan gagasan-gagasan penting di dalam mengelola kekuasaan, substansi kekuasaan. Bahwa tidak boleh berhenti pada bagaimana kita menggunakan seluruh energi untuk merebut kekuasaan tetapi tidak kalah penting adalah bagaimana kita bersama-sama merumuskan suatu kebijakan,” pungkasnya. (Caa)
