Selain itu posisi Sekdaprov Jatim juga harus diimbangi dengan sistem demokrasi. “Jadi antara visi misi gubernur dengan harapan masyarakat harus sejalan,” harap Muchid Effendi.
Oleh karena itu, jika posisi Sekdaprov salah pilih orang, Muchid Efendi mengingatkan pada penataan strategi birokrasi di Pemprov Jatim. Termasuk dengan ormas Nahdlatul Ulama. “Strategi pembangunan di Jawa Timur bisa terganggu jika gubernur salah pilih,” tegasnya.
Alumnus Ponpes Lirboyo Kediri ini, berharap sosok Sekdaprov yang dipilih gubernur Khofifah nanti benar-benar mampu mengawal kepentingan rakyat Jawa Timur. “Kalau tidak mampu akan berdampak pada strategi birokrasi dalam pembangunan di Jatim. Sebab sekdaporv juga sebagai komunikator, apalagi dengan NU,” pungkas Muchid. (Caa)
