DPRD JatimIndeks

Komisi B DPRD Jatim ; Optimalisasi Pemanfaatan Hutan Sosial Bagi Rakyat

×

Komisi B DPRD Jatim ; Optimalisasi Pemanfaatan Hutan Sosial Bagi Rakyat

Sebarkan artikel ini

“Untuk petani sekitar 190 ribu Kepala Keluarga dan itu menjadi capaian tertinggi di Pulau Jawa dibanding provinsi lain sampai akhir tahun 2021,” kata Deden.

Menurut Deden, di dalam pengelolaan lahan yang sudah diberikan akses legal tersebut, kelompok masyarakat diberi hak untuk bisa memanfaatkan dengan beragam usaha. Misalnya, Agroforestri dengan melakukan penanaman jagung, kedelai atau umbi-umbian melalui tumpang sari

“Mereka juga bisa memanfaatkan daerahnya manakala memiliki potensi wisata alam yang bagus untuk bisa dikembangkan menjadi spot-spot wisata alam,” jelas Deden.

“Dan itu akan menjadi nilai tambah bagi kelompok masyarakat sebagai owner, sebagai pemilik, sebagai subyek hukum dari perhutani sosial tadi,” sambungnya.

Deden menyebut, bahwa masyarakat yang diberi akses memanfaatkan perhutanan sosial diberi hak selama 35 tahun ke depan. Dan itu bisa diturunkan kepada ahli waris selanjutnya. “Jadi SK itu untuk kelompok masyarakat, ada jumlah KK, jumlah luasan, jumlah lokasinya di SK Menteri LHK tersebut,” jelasnya.

Sementara itu, anggota Komisi B DPRD Jawa Timur Subianto menambahkan, bahwa pihaknya akan mengkolaborasikan pemanfaatan perhutanan sosial dengan program-program yang ada di Pemerintah Provinsi Jatim.

“Jadi ada beberapa contoh IPHS tadi yang bisa dikerjakan masyarakat. Tentunya kita harus dukung terus kerja sama itu, kita kaitkan dengan program pertanian Jawa Timur,” kata Subianto.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *