Kata Agung, kalaupun ini dilakukan untuk mendapatkan silpa, justru pihaknya khawatir ini akan menjadi bumerang sendiri bagi pasang Khofifah-Emil kedepannya. “Silpa memang perlu untuk menutupi cadangan anggaran ketika mememasuki bulan pertama sampai ketiga awal tahun anggaran. Tapi silpa khan ada batasanya tidak boleh lebih dari 5 persen dari APBD,” jelasnya.
“Kita silpa 2021 aja mencapai 3,8 triliun. Ini khan memandakan pengelolahan anggaran dibawah nahkoda Khofifah Emil tidak sehat,” lanjut pria yang juga anggota Komisi C DPRD Jatim.
Kejadian ini kata Agung cukup membuktikan pemerintahan Khofifah-Emil terlalu lambat dalam membelanjakan anggaran yang seharusnya untuk kepentingan masyarakat Jatim. Dari pembahasan yang dilakukan Komisi C selama ini dengan Bapenda sebagai OPD penghasil PAD Jatim yang bersumber dari Pajak, ketika memasuki triwulan ke dua PAD, yang masuk sudah mencapai 50 persen lebih dari PAD yang di targetkan untuk kekuatan APBD.
“Kalau sudah 50 persen, bila PAD kita ditarget 18 Triliun maka seharusnya sudah ada dana sekitar 9 Triliun yang ini seharusnya bisa dibelanjakan untuk program program yang sudah di susuan di APBD. Kenapa kok malah disimpan di Kas deerah Ada apa?” jelasnya.
