“Banyak asumsi saja yang dilakukan gubernur, bahwa mestinya pemerintah memimpin langsung masyarakat atau birokrasinya. Bukan yang dilakukan semata mata terbatas tebar pesona saat kunjungan saja, artinya kurang signifikan,” jelasnya.
Salah satu yang menjadi sorotan Hadi Dediansyah adalah ketidakmampuan Gubernur Khofifah untuk mengusulkan Sekdaprov Jatim secara definitif sejak April 2021 lalu sampai saat ini. Selain itu, pada tahun lalu juga, banyak OPD yang masih dijabat oleh Plt, sehingga program kerja dan penyerapan anggaran APBD 2021 tidak berjalan maksimal.
“Jadi tidak mempunyai leadership untuk menetapkan seseorang menjadi pemimpin OPD. Saya kira ini mengakibatkan kinerja OPD tidak berjalan maksimal dan program kerja terganggu,” kata anggota DPRD Jatim dari Dapil Surabaya itu.
Hadi Dediansyah juga meminta agar Gubernur Khofifah mengurangi kunjungan yang bertujuan untuk meningkatkan popularitasnya saja.
