“Waktunya kita melakukan perbaikan dan perjuangan untuk mengoptimalkan apa yang sudah beliau lakukan di Surabaya. Karena itu saya membutuhkan inovasi untuk warga Surabaya, maka jangan pernah dalam zona nyaman,” ujarnya.
Ia juga menegaskan tidak akan mencopot atau mengganti pejabat struktural di lingkungan Pemkot Surabaya. Namun, apabila melakukan rotasi, bagi dia merupakan hal biasa yang dilakukan setiap dua tahun sekali dan maksimal tiga tahun sekali. “Karena semua OPD punya output dan outcome berbeda-beda yang harus dipertanggungjawabkan,” jelas dia.
Wali Kota Eri juga meminta kepada seluruh Camat, Lurah, dan penanggung jawab OPD untuk bisa memberikan solusi dan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Dia mengaku ingin tahu apakah camat, lurah, dan jajaran PD itu bisa memberikan solusi bagi warga yang kesusahan atau tidak.
“Semuanya harus turun ke masyarakat, makanya ketika membuat anggaran harus mengetahui kondisi warganya. Ketika dinas meminta data stunting, data gizi buruk, data MBR, maka yang harus mengerti kelurahannya,” tegas dia,
Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini juga menjelaskan, semua kontrak kerja yang berhubungan dengan output dan outcome Kepala Dinas, camat, dan lurah, akan ditandatangani pada minggu keempat bulan Januari 2022.
“Saya minta E-Project Planning-nya harus selesai di minggu kedua bulan Januari 2021 dan semua proyek, serta kegiatan yang fisik dan non fisik yang sifatnya tidak perbulan pertanggungjawabannya, itu harus 100 persen berhenti di bulan November. Kecuali untuk kegiatan PAK (Perubahan Anggaran Keuangan) dan kegiatan revisi,” imbuhnya.
