“Maka perlu digarisbawahi, untuk sistem penunjukan langsung ada aturannya. Di mana salah satunya barang atau jasa harus memiliki karakter khusus. Dan tidak dibatasi nominalnya, kalaupun barang tersebut harganya 50 miliar, dan penyedianya hanya satu misalnya, itu diperbolehkan dengan sistem penunjukan langsung,” tegasnya.
Kata Mauli, jika inspektorat membutuhkan minibus dengan kapasitas 16 tempat duduk. Spesifikasi itu tidak masuk kategori khusus, dan banyak ditemukan di tempat penjualan mobil pada umumnya.
“Apa di dalam minibus itu terdapat alat sadapnya, sehingga harus menggunakan sistem penunjukan langsung? Jadi kesannya inspektorat ini main kucing-kucingan dan maksa banget,” ketusnya.
Untuk itu, kata Mauli, dirinya justru merekomendasikan Gubernur untuk menggagalkan rencana pengadaan kendaraan bermotor tersebut. Dengan mengalokasikan anggaran kepada belanja yang bersifat lebih urgen dan dapat mengefektifkan kinerja pengawasan.
“Katakanlah, seperti membeli sistem atau aplikasi kepada pengembang yang bisa membuat pengawasan lebih mudah dan murah,” ujarnya.



