Sementara Kepala Satgas Pencegahan KPK, Tri Gamareva menyampaikan, KPK akan melakukan monitoring kepada pemerintah kabupaten/kota yang melakukan penanandatangan kerjasama pada 31 Mei ini. “Akan kami monitoring, apa yang diberikan Pemkot Surabaya sampai mana dan jadi apa. Jangan sampai setelah ini tidak ada apa apa,” tegasnya.
Disampaikan Tri Gamareva, sebelumnya telah ada beberapa pemerintah daerah yang telah mengadopsi sistem dari Surabaya ini. Dia mencontohkan Provinsi Sumatera Utara yang awalnya menduplikasi dari Surabaya, juga Papua yang sudah menerapkan e planning dan akan berkembang terus. Dia berharap, dengan penandatanganan kerja sama ini, ada banyak daerah yang semakin efisien pengelolaan keuangannya sehingga bisa memberikan layanan kepada masyarakat dengan baik. Termasuk juga memberikan tunjangan (kepada pegawai) dengan kesejahteraan yang baik.
“Saat ini sudah banyak daerah menerapkan tapi berdasarkan absensi. Kami ingin mendorong tunjangan perbaikan penghasilan berdasarkan beban kerja. Contohnya Surabaya ini sudah bisa memberikan tunjangan perbaikan penghasilan berdasarkan beban kerja. PNS kan semua se-Indonesia sama, kalau TPP diberikan daerah masing masing,” ujar Tri Gamareva
