“Ini kan sangat sangat membebani mereka yang seharusnya mendapat sentuhan dari Pemerintah. Padahal pandemi hari ini masih sangat berdampak secara ekonomi bagi masyarakat tidak mampu,” ujarnya.
Dengan kondisi semacam itu kata Pria yang juga Ketua Komisi C DPRD Jatim ini, meminta kepada pemerintah khususnya dinas sosial untuk menyisir kembali keluarga penerima manfaat (KPM) dan selalu update data di tingkat kelurahan/desa.
“Update data harus dilakukan dari waktu ke waktu. Pelibatan kepala desa, RW dan RT juga harus dilakukan untuk pendataan. Akibat data yang tidak update, akhirnya banyak warga tidak mampu yang seharusnya berhak mendapatkan ternyata tidak dapat. Ini khan seharusnya tidak dibenarkan,” jelasnya.



