“Jangan biarkan rakyat jadi berlomba-lomba tanpa kendali untuk bisa vaksin tanpa melakukan prokes. Saya berharap alokasi vaksin untuk Surabaya bisa disegerakan hadir. Saya berharap percayakan saja pelaksanaan vaksin di Puskesmas atau sentra vaksin yang tetap,” papar Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya ini.
Agatha mengamati, stok vaksin di Puskesmas rata-rata hanya 150-200. Tapi di tempat lain, beberapa pihak bisa menjalankan vaksinasi gratis dalam jumlah yang lebih besar. Maka, ia berharap Pemprov Jatim untuk benar-benar memperhatikan hal ini juga. Menurutnya percuma ada sentra vaksin yang lain, tapi pasokan di Puskesmas belum bisa terpenuhi stok permintaannya. Apalagi banyak sekali jatah vaksin kedua yang terpaksa mundur. Dan yang belum vaksin pertama juga tidak bisa vaksin akibat stok di Puskesmas yang sangat terbatas.
Penggunaan teknologi ini sangat besar artinya karena semua pihak bisa dengan tertib mencari dan mendaftar untuk bisa vaksin, termasuk pilihan jadwal vaksin. Jika hanya diumumkan saja bahwa akan ada pelaksanaan vaksin tanpa memanfaatkan teknologi agar bisa mengatur antrian dan jumlah peserta maka yang terjadi adalah keributan.
Agatha menegaskan, jika pelaksanaan vaksin di laksanakan di Puskesmas atau sentra vaksin yang tetap dengan memanfaatkan teknologi, dapat memudahkan orang untuk melacak sertifikat vaksin, terutama saat terjadi kesalahan input.
