Selain itu rendahnya dukungan anggaran bidang perekonomian pada tahun 2020 (hanya sekitar 3,18 persen dari total APBD 2020), menggambarkan minimnya inovasi dan kontribusi pemerintah provinsi jawa timur terhadap penguatan sektor ekonomi. Menurutnya, Kondisi ini seharusnya dilakukan introspeksi diri. “Benarkah klaim-klaim keberhasilan yang dilakukan pemerintah provinsi Jawa Timur di bidang ekonomi adalah outcome dari program OPD kita jangan-jangan itu bukan karena kita,” tuturnya.
Sehingga Komisi B pun merekomendasikan dua hal, pertama agar ada evaluasi menyeluruh terhadap Nawa Bhakti satya Pada RPJMD, sehingga implementasi APBD benar-benar berjalan pada koridor perencanaan yang terukur dan sesuai dengan kondisi yang dihadapi saat ini. “Keterlambatan melakukan perubahan RPJMD hanya akan menjadi justifikasi terhadap ketidakmampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan visi misinya,” tandasnya.
Kedua, Berdasarkan Evaluasi APBD 2020, Komisi B berharap pemerintah provinsi jawa timur melakukan konstruksi Kembali terhadap kerangka perangkaan APBD Jawa Timur pada fase anggaran berikutnya, sehingga terdapat keseimbangan antara perencanaan dengan kebutuhan menghadapi tantangan ekonomi pada kondisi yang ada saat ini. (Caa)



