“Pengelolaan sampah harus tepat dan cepat. Keterbatasn pengelolaan sampah yang selama ini belum banyak diterapkan pemerintah daerah dan pusat. Hal ini menjadi tantangan,” ujar Devi.
Bima Arya Sugiarto selaku Ketum APEKSI mengutarkan pendapatnya bahwa tantangan saat ini bagaimana menempatkan isu lingkungan hidup menjadi isu utama di daerah.
“Selain itu pendanaan juga sangat penting dalam penangan sampah. Kita mempunyai modal yang luar biasa, memiliki struktur dari atas hingga bawah mulai dari kementerian, Gubernur, Walikota, Bupati sampai ke tingkat RT, RW, Karang Taruna itulah modal kita melalui sosialisasi,” ujar Bima Arya.
Bima Arya menambahkan bahwa ada 4 aspek dalam penanganan dan pengelolaan sampah. “Empat aspek itu yang pertama misi dan visi yang kuat Kepala Daerah melalui regulasi dalam bentuk Perda, menjadi landasan membangun kultur. Yang ketiga pengikatan kapasitas pengelolaan sampah. Elaborasi dan pendanaan dan terakhir basis data dan konsep penanganan sampah,” ungkap Bima Arya.
Nani Hendiarti dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menyampaikan bahwa pengelolaan sampah Pemerintah Indonesia sudah tertuang Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
