Menanggapi hal tersebut, Ketua Panja Komisi IV DPR RI, Anggia Erma Rini menyampaikan bahwa semenjak Pelabuhan Tegal Sari yang dibangun pada tahun 2004, belum pernah mendapatkan sentuhan dari Pemerintah pusat, padahal kapasitasnya sudah tiga kali lipat.
“Harus ada rekomendasi yang konkrit untuk pengembangan dan perbaikan sarana dan prasarana di pelabuhan ini,” pungkas Anggia.
Sementara Plt. Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Muhammad Zaini, menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan penataan secara komprehensif. Di sisi lain, Muhammad Zaini juga menyampaikan bahwa permintaan bantuan dari masyarakat juga harus diimbangi dengan komitmen untuk menjaga dan memperhatikan operasional bantuan tersebut. “Jangan sampai bantuan pemerintah tersebut berujung pada terbengkalainya alat-alat bantuan dari pemerintah,” kata Muhammad Zaini.
Muhammad Zaini juga menyebut pihaknya akan mendiskusikan dengan koperasi atau dengan siapa yang akan mengelola barang-barang bantuan tersebut. Sebab menurut Zaini pihaknya tidak bisa memberikan bantuan tersebut kepada orang perseorangan tapi harus diberikan kepada koperasi yang diharuskan mampu untuk mengelola agar dapat berjalan secara kontinyu, bukan hanya pada saat di serahkan saja.(Dasuki)
