Ketua Komisi II DPR RI, Zainudin Amali mengatakan, anggaran pilkada merupakan dana sharing antara pusat dengan pemerintah provinsi dan kab/kota. “Pasti ada sharing di pusat sudah dianggarkan melalui KPU pusat. Jadi ada batasan apa yang jadi wilayah provinsi kab/kota dan pusat,” tuturnya.
Terkait dana anggaran Pilgub Jatim 2018 sebesar Rp 1,2 triliun, menurutnya masih bisa ditekan. “Pastinya bisa ditekan anggaran Rp 1,2 triliun itu terlalu besar. Salah satu tujuan penyenggaraan pilkada serentak itu kan efisienkan waktu, penyelenggaraan, dan anggaran. Tujuan awal pilkada serentak itu akan tercapai salah satunya jika bisa mengefisienkan anggaran,” ujarnya.
Ia menjelaskan, dari pelaksanaan Pilkada serentak 2018 sebanyak 171 di seluruh Indonesia, Jawa Timur menggelar 18 pilkada kab/kota dan satu pilgub. Untuk itu, pihaknya mendorong kepada penyelenggara pilkada yakni KPU dan Bawaslu untuk bisa menyiapkan sebaik-baiknya.
