Dalam rapat tersebut juga dibuka diskusi dengan maksud untuk mendapatkan masukan dan saran serta menyamakan pandangan dan persepsi dalam rangka pembekalan dan pemantapan agar pelaksanaan berjalan dengan lancar.
Dalam kesempatan itu, Sekretaris FP3D Ali Rukamto menyampaikan bahwa FP3D adalah forum independen dan demokratis yang ikut mengawal, mengawasi, memantau proses ujian seleksi penjaringan dan penyaringan perangkat desa.
Dari regulasi yang ada, proses tersebut mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa. Namun demikian, desa-desa yang melakukan pengisian perangkat desa melalui Panitia Desa banyak yang masih kurang memahami regulasi tersebut. Juga amanat Juknis Nomor 141.3/173/I/2021 tanggal 21 Januari 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengisian Perangkat Desa Tahun 2021 banyak hal-hal yang patut dikritisi.
