Anik yang juga Wakil Ketua DPRD Jatim ini menambahkan bahwa buku yang sudah beredar harus segera ditarik dan direvisi. “Tidak boleh ada rekam jejak yang dikaburkan apalagi dihilangkan,” pintanya.
Sebab, lanjut Penasihat Fraksi PKB DPRD Jatim ini kalau hal tersebut terjadi sama halnya pemerintah telah membelokkan sejarah dan menjadi doktrin generasi penerus untuk salah sejarah.
“Yang terpenting bagi kami, buku itu harus ditarik dari peredaran dan dilakukan revisi sesuai dengan fakta sejarahanya tanpa diskriminasi,” pungkasnya.
Diketahui, Kemendikbud baru saja menerbitkan Kamus Sejarah Indonesia (KSI) terdiri atas dua jilid. Jilid I Nation Formation (1900-1950) dan Jilid II Nation Building (1951-1998).
