“DPP memberikan SK tingkat kabupaten AD/ART-nya bukan begitu amanatnya.DPP m emberikan SK kepada DPD dulu dan yang memberikan SK kabupaten mestinya DPD.Dan Pada waktu kepemimpinan Lasdie DPP bukan memberikan SK melainkan mandat sebagai ketua DPC Papdesi di tahun 2019.Dan disisi lain Mulyanto dapat SK dari DPD secara AD/ART benar karena kabupaten yang memberikan SK adalah DPD Provinsi tapi SK-nya cacat hukum karena yang menanda tangani ketua DPD Sumaryadi dan sekretarisnya Bambang.Dan Bambang bukan pengurus maupun sekretaris,DPP tidak pernah memberikan SK ternyata SK-nya discen.Sehingga keduanya saya nyatakan batal dan tidak sah,”tegas Suwarjo.
Lanjut di katakan sudah kewajiban saya selaku ketua Dewan Pendiri mengatasi persoalan ini sesuai amanat AD/ART pasal 10 ayat 17 menyelesaikan permasalahan ditingkat kecamatan,kabupaten maupun provinsi.Dan Alhamdulillah persoalan Papdesi di Tegal sudah clier selesai,diluar Tegal masih ada sekitar 17 kabupaten di Jawa tengah yang hampir sama permasalahanya.
