“Saya sangat mengapresiasi rekan-rekan kontraktor atau penyedia jasa konstruksi yang mampu menjaga kualitas hasil pekerjaannya sesuai dengan kontrak, jujur dan taat membayar pajak, tidak memberikan fee ataupun commitment fee dan lainnya yang tergolong gratifikasi kepada unsur penyelenggara negara, termasuk anggota DPRD, serta melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaannya di Kabupaten Tegal,” ujar Umi.
Pada forum ini, Umi juga menyampaikan tentang keterbatasan anggaran pembangunan sebagai konsekuensi logis dari upaya pemerintah yang tengah fokus pada upaya penanganan Covid-19, membangun jaring pengaman sosial dan pemulihan ekonomi nasional.
“Satu sisi, kami telah menempatkan penguatan jaringan infrastruktur dan jalan bebas lubang sebagai program unggulan ketiga pembangunan jangka menengah Kabupaten Tegal 2019-2024. Di sisi lain, kita dihadapkan pada kebijakan refocusing atau penyesuaian anggaran dan kegiatan akibat penerimaan pendapatan daerah yang lebih rendah dari perkiraan,” kata Umi.
Meski demikian, di tengah keterbatasan tersebut, pihaknya akan berupaya mendorong agar penyesuaian anggaran tersebut tidak banyak menggerus alokasi anggaran pembangunan infrastruktur, terutama yang bernilai strategis. Umi juga menyampaikan jika Pemkab Tegal bersama pemerintah pusat tengah mendorong percepatan pembangunan ekonomi di Kawasan Bregasmalang sebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kedungsepur, Purwomanggung dan Bregasmalang.
Dirinya berharap, melalui kebijakan tersebut, Pemkab Tegal bisa menghadirkan jaringan infrastruktur yang berkualitas yang akan meningkatkan daya saing utamanya di sektor investasi industri yang akan berdampak langsung pada peningkatan perekonomian rakyat.
