Drs. Penyabar Nakhe menjelaskan akan mengusulkan penganggaran dari Pemerintah Provinsi mengenai perawatan rumah adat yang ada di Desa Onohondrö, sehingga peninggalan sejarah dan budaya di Desa Onohondrö tidak hilang. Dengan potensi budaya yang masih kuat dan kondisi alam yang masih terjaga,
Drs. Penyabar Nakhe beritikad untuk mengawal program pengembangan wisata desa ini. Beliau juga menampung aspirasi warga, seperti pembangunan gereja, perbaikan sarana pendidikan di desa dan tidak adanya jaringan komunikasi yang sangat diperlukan oleh warga, terutama untuk anak sekolah yang menerapkan sistem daring. Penyabar Nakhe akan membawa kondisi permasalahan Desa Onohondrö ke Sidang Paripurna DPRD sehingga diharapkan ada penganggaran dana khusus dari Pemerintah Provinsi untuk Desa Onohondrö.r
TriAndri Marjanto, Ketua Perkumpulan HIDORA, konsultan perencanaan pengembangan pariwisata dan pemberdayaan masyarakat, dari Banyuwangi, Jawa Timur:
Tri Andri Marjanto sangat antusias dengan potensi budaya yang masih terjaga, dan alam yang indah yang dimiliki Desa Onohondrö.
Tri Andri menjelaskan bahwa HIDORA adalah lembaga yang bergerak dalam bidang pemberdayaan dan pendampingan masyarakat dalam mengembangkan wisata desa, dengan tujuan utama untuk melestarikan budaya dan mengkonservasi alam serta lingkungan hidup.
Kepariwisataan akan cepat berkembang apabila dikuatkan dengan adanya isu budaya dan isu lingkungan hidup. Kedua isu ini sangat menarik bagi segmen pariwisata internasional, dan tentunya berpotensi untuk mendapat dukungan dari pemerintah.
Berdasarkan pengalaman HIDORA dalam mengembangkan berbagai desa wisata di Indonesia, program wisata desa terbukti cukup berhasil untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, karena masyarakat menjadi subjek yang terlibat langsung dalam setiap kegiatan desa wisata, termasuk di berbagai bisnis turunan desa wisata seperti UMKM, yang membuat produk-produk lokal yang akan menjadi ciri khas desa, serta dalam pengembangan jasa wisata.
Untuk bisa menjadi desa wisata, sangat diperlukan kekompakan antara masyarakat, Pemdes, BPD, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Setelah kekompakan terjalin di desa, maka harus dibangun koneksi, kolaborasi, sinergi dan integrasi antara desa, Pemkot/Pembkab, Pemprov, Pemerintah Pusat, dan berbagai stakeholder terkait, untuk memajukan dan memasarkan desa wisata. Pembentukan desa wisata bisa dilakukan dalam waktu cepat, tetapi tetap membutuhkan waktu 2-3 tahun untuk bisa dirasakan hasilnya berupa peningkatan ekonomi masyarakat desa. ( Bachtiar Djanan )
