“Uang rakyat Rp9 miliar untuk sebuah lembaga yang tujuannya adalah citra politik personal seorang tokoh sangat menyakiti hati rakyat, mengkhianati amanat penderitaan rakyat, apalagi di masa pandemi Covid-19 di mana rakyat sedang kesusahan,” tegas Anggota DPRD Jatim Deni Wicaksono kepada media, Rabu (17/2/2021).
Deni mengatakan, APBD mestinya didedikasikan untuk membantu rakyat, bukan digelontorkan untuk membiayai proyek yang hanya ditujukan untuk pencitraan personal seorang tokoh politik.
APBD, lanjut Deni, adalah instrumen fiskal yang mestinya digunakan berdasarkan skala prioritas mengingat keterbatasan anggaran. Saat ini, yang urgen adalah membantu rakyat miskin. Apalagi, Pacitan termasuk salah satu sentra kemiskinan di Jatim.
“Kemiskinan di Pacitan sangat tinggi, yaitu 14,54 persen per 2020. Ini termasuk yang tertinggi di Jatim. Demikian pula pendapatan per kapita rakyat Pacitan baru Rp28 juta per orang per tahun, hanya separo dari rata-rata pendapatan per kapita di Jatim,” ujarnya. (Caa)
