“Kepala Desa bisa menggunakan alokasi dana desa untuk memperbaiki fasilitas kebutuhan dasar masyarakat, agar warga desa bisa kembali beraktifitas sebagaimana biasanya,” kata pria yang juga Menteri PDTT (Pembangunan Daerah Tertinggal/Mendes) ini dalam keterangan tertulisnya, Rabu (20/1)
Senada, sekretaris DPW PKB Jatim Anik Maslachah berharap musibah bencana di Jatim bisa segera teratasi secara konperehenship olah pemerintah terkait utamanya Badan Penanggulangan Bencana Daerah ( BPBD) Jaim dan BPBD Kabupaten dan Kota.
Menurut wakil ketua DPRD Jatim, BPBD, Dinsos, Dinkes Pemprop Jatim telah bahu membahu melakukan tanggap bencana terutama pada warga yang terdampak. Untuk itu bantuan DPW PKB lebih pada tanggap darurat bencana untuk pemenuhan pembangunan infrastruktur dan bentuk lain terutama kepada Pondok Pesantren.
“Kenapa, karena Pondok Pesantren adalah sarana penting bagi pembangunan pendidikan untuk kesinambungan pembelajaran santri,” dalih politisi perempuan asal Sidoarjo.
Sementara itu, anggota Komisi E DPRD Jatim dari FPKB Umi Zahro mengatakan tingginya air luapan sungai hingga mampu merobohkan dinding pondok pesantren yang berbatasan langsung dengan sungai. Akibatnya, air masuk ke dalam pondok pesantren. ”Para santri bersama pengasuh pondok pesantren menyelamatkan diri ke lantai dua bangunan pondok pesantren,” jelas Umi Zahro.
