Menurut Iman, di bulan November 2020 tenaga kerja di PHK oleh PT DSI sebanyak 19 orang tanpa pesangon. Karyawan hanya diakui bekerja selama 2 tahun padahal mereka sudah bekerja antara 6-9 tahun. “Tenaga kerja hanya mendapatkan uang dari BPJS Rp 200.000 padahal sudah bayar
bulanan selama 3 tahun. Dan yang lebih memprihatinkan semua Pengurus Unit Kerja (PUK) di Putus Hubungan Kerja” ungkapnya
Bentuk pelanggaran PT SDI lainnya diantaranya karyawan di PHK tidak ada pesangon, melakukan kontrak kerja lebih dari 3 kali. Hak BPJS yang tidak diberikan semestinya. “Karyawan yang hamil diharuskan mengundurkan diri dari statusnya sebagai karyawan. Padahal tentang hak cuti hamil dilindungi UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 82” tutur Imam Wahyudi. ****
