Jakarta. Cakrawalanews.co – Mencuatnya pidana korupsi dalam perizinan ekspor benih lobster yang menjerat Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo mengindikasikan bahwa selama ini Kementerian kelautan dan Perikanan hanya fokus pada regulasi benih lobster dan melupakan prioritas program strategis lainnya.
Padahal dimasa pandemi seperti saat ini, Presiden Jokowi berulang kai meminta para Menteri untuk bekerja lebih keras dan mencari terobosan untuk mengatasi krisis dan meningkatkan perlindungan ekonomi masyarakat.
Koordinator Nsional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia, Moh Abdi Suhufan mengatakan bahwa sebagai kementerian strategis, KKP mempunyai peran untuk memberikan perlindungan ekonomi kepada kelompok nelayan, pembudidaya dan pelaku usaha dimasa krisis seperti saat ini.
Sayangya hal tersebut gagal dijalankan secara sungguh-sungguh. “Hal ini bisa dilihat dari rendahnya kemampuan belanja KKP dimana sampai dengan bulan Sept 2020 lalu, penyerapan anggaran hanya 50,28% dari pagu APBN sebesar Rp5,082 triliuan” kata Abdi.
