Surabaya. Cakrawalanews.co – Pemberlakukan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) memangkas kewenangan hak budgeting DPRD, nampaknya bukan isapan jempol belaka. Terbukti, DPRD Jatim merasa tak berdaya dalam pembahasan RAPBD Jatim tahun 2021 sehingga pembahasan anggaran di tingkat komisi-komisi juga kurang greget karena hanya diikuti sebagian kecil anggota.
Alasan utama komisi enggan membahas secara detail alokasi anggaran OPD-OPD yang menjadi mitra kerja komisi, lantaran dianggap percuma alias mubadzir. Sebab apapun rekomendasi pembahasan di tingkat komisi tidak akan mampu mengubah perangkaan RAPBD Jatim 2021.
“Percuma mas, komisi tidak akan mampu memperjuangkan apalagi mengubah perangkaan RAPBD Jatim. Yang penting kewajiban kami sudah menyampaikan kepada tim anggaran eksekutif. Kalau tidak dituruti ya itu urusan dia,” kata Ketua Komisi B DPRD Jatim, Aliyadi Mustofa, Jumat (20/11).
