Selain gencar mengembangkan program kedaulatan pangan. Wali Kota Risma juga mengaku sengaja menyetop Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tahap 3 di Kota Surabaya. Hal ini dilakukan supaya roda perekonomian Surabaya tetap positif meski di tengah pandemi. Dengan cara itu, maka para pelaku usaha di Surabaya bisa kembali beroperasi dengan protokol kesehatan yang ketat. Dia menilai, jika PSBB itu diteruskan, bukan tidak mungkin banyak pelaku usaha yang gulung tikar.
“Misalkan saya punya perusahaan produksi sepatu, begitu ini ditutup karena PSBB, tentu dia mengalami penurunan. Nah, begitu dia turun, minimal kita bisa tahan, tidak sampai jatuh, bahkan kalau bisa harus diangkat lagi, makanya dengan tidak diperpanjang, mereka bisa bergerak lagi dan berkembang lagi,” kata dia.
Oleh karena itu, ia mengaku bersyukur membuat kebijakan untuk tidak memperpanjang PSBB tahap 3 itu. Sebab, jika saat itu terlambat sedikit saja, maka bukan tidak mungkin perekonomian Surabaya hingga akhir tahun akan terpuruk.
“Bagaimana tidak? Jika modal sudah dipakai makan untuk kebutuhan sehari-hari, bagaimana dia (pelaku usaha) bisa bangkit lagi, kecuali kalau dia dapat insentif, tunjangan atau bantuan. Makanya kemarin aku beranikan tidak perpanjang PSBB, kesehatan kita pantau benar-benar, tapi yang untuk usaha boleh bergerak dan perekonomian terus berjalan,” ujarnya.
Di samping itu, Wali Kota Risma juga menggandeng berbagai stakeholder, terutama distributor untuk bersama-sama menyelamatkan kota dari kondisi resesi. Kepada para distributor itu, Wali Kota Risma meminta supaya stok ketersediaan kebutuhan pokok sehari-hari tetap aman hingga akhir tahun.
“Para distributor saya berharap tolong kami dibantu, karena jangan sampai stok kebutuhan pangan kita hanya bisa sampai beberapa bulan ke depan. Kita harus pastikan Surabaya tidak ada masalah, terutama soal kebutuhan pokok, sehingga ekonomi kita bisa berjalan dengan baik,” kata dia.
