Hal ini dikarenakan perkuliahan dilaksanakan dengan sistem Daring/Online dimana mahasiswa harus stay kouta secara pribadi, tidak adanya tatap muka antara tenaga pengajar dan yang diajar, tidak menggunakan fasilitas kampus seperti ruangan kelas, wifi, dan bahkan listrik sekalipun.
Dalam momentum kali ini, Aliansi Mahasiswa Pancasakti (AMP) melakukan kajian terkait pembiayaan perkuliahan mahasiswa di tengah pandemi. Kajian yang semula direncanakan akan dilaksanakan dibelakang gedung PKM UPS Tegal terpaksa dipindahkan ke halaman auditorium Dariyoen Senoatmojo. Hal ini dikarenakan “Kampus sedang cuti dan tidak diperkenankan bagi mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan di dalam lingkungan kampus”.
Kronologis peristiwa tersebut diawali ketika peserta kajian Aliansi Mahasiswa Pancasakti (AMP) tiba digerbang pintu masuk lalu seketika diberhentikan oleh petugas Satpam dikarenakan kampus sedang cuti dan tidak diperbolehkan adanya kegiatan Mahasiswa didalam kampus.
Terlontar pernyataan dari salah satu Satpam kawakan dan senior yang menyebutkan bahwasanya instruksi tersebut datang langsung dari Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan “Adanya Instruksi dari Wakil Rektor 3 UPS Tegal untuk tidak diperbolehkan mshasiswa melaksanakan kegiatan di lingkungan kampus. Dengan alasan kampus sedang libur dan cuti bersama adapun alasan tersebut berdalih guna menghindari penularan Covid-19.”
Hal itu sangat disayangkan oleh para peserta kajian. Andika Febri Pratama selaku Koordinator Kajian yang juga sebagai Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum pun sangat menyayangkan hal tersebut dan merasa hak kami sebagai mahasiswa direnggut padahal apa yang kami lakukan jelas dilindungi oleh Konstitusi yang tertuang dalam Pasal 28 E ayat 3, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, nerkumpul dan mengeluarkan pendapat dimuka umum”.
Lebih lanjut lagi Andika Febri Pratama menjelaskan setelah adanya kejadian tersebut dirinya langsung menghubungi Rektor UPS Tegal melalui media whatsapp. Lanjut mahasiswa yang berperawakan tinggi tersebut, “Rektor UPS Tegal mengaku bahwa Beliau (Rektor UPS Tegal) tidak pernah sama sekali menginstruksikan apapun terkait kegiatan mahasiswa pada pihak keamanan kampus (Satpam) lalu rektor UPS Tegal menyarankan untuk menghubungi dan berkomunikasi dengan Wakil Rektor III (Bidang Kemahasiswaan) yang dimana secara strata kedudukan dalam pengambilan keputusan jelas Rektor memiliki diskresi dalam pengambilan keputusan sehingga tidak perlu berkoordinasi terlebih dahulu dengan WR3.



