Problem lainnya adalah dana desa ada yang sudah turun dan ada yang belum turun. “Akhirnya kita buat acara sinergitas ini. Kita berpikir permasalahan yang pertama yang saya temukan di lapangan itu ada yang takut. Seperti kepala desa di Ponorogo kemarin kemudian kita faslitasi,” ungkapnya.
Istu menyebut persoalan lainnya adalah pendistribusian banyak yang dianggap tidak tepat sasaran sehingga banyak mendapatkan protes dari masyarakat. Dimana masyarakat mampu masuk dalam data penerima bantuan disisi lain ada masyarakat yang membutuhkan tapi tidak masuk data. Hal semacam ini perlu segera ditindaklanjuti dalam penguatan Big Data agar kepala desa tidak kesulitan di lapangan. “Persoalan-persoalan inilah yang harus diminimalisir agar pendistribusian bantuan dampak covid-19 tepat sasaran dan tidak menyalahi aturan, kami siap mengawal agar para kepala desa ini kembali semangat untuk menyalurkan bantuan-bantuan dari pemerintah ke masyarakat,” pungkanya.
Sementara Wakil Ketua DPRD Jatim, Sahat Tua Simanjuntak mengapresiasi dengan adanya publik hearing Komisi A dengan kepala desa dan lembaga instansi terkait. Mengingat selama ini bantuan yang dari pemerintah pusat, Pemprov Jatim atau pemkab/pemkot. Baik bantuan PKH, BLT maupun JPS ada sedikit problem. Dimana masyarakat di pedesaan atau perkotaan yang merasa layak menerima bantuan justru tidak mendapatkannya. “Tidak jarang input data penerima bantuan ganda atau tidak sesuai kondisi di bawah, untuk itulah perlu kehadiran DPRD Jatim dalam memberikan solusi pengelolaan penyampaian data kepada instansi mulai desa, kabupaten, provinsi hingga pusat agar tertata lebih baik lagi,” pinta Sahat.
