Pihaknya khawatir Interplasi bukan memberi solusi, namun justru melahirkan masalah baru. “Kami meyakini kalau Interplasi bergulir justru akan menimbulkan kegaduhan politik,” katanya.
“Sekarang situasinya lagi panik. Jangan lah menimbulkan kegaduhan yang justru membuang energi yang semestinya bisa kita gunakan untuk menyelamatkan nyawa rakyat. Sekali lagi, ini prioritas soal nyawa,” katanya.
Sebelumnya, Melalui Komisi C, DPRD menggulirkan wacana penggunaan hak interpelasi terhadap Gubernur Jawa Timur.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Jatim, Y Ristu Nugroho menjelaskan alasannya. Menurutnya, hingga saat ini pihaknya belum menerima jawaban dari Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa soal kekosongan Direksi Bank Jatim.
Padahal surat rekomendasi dari pimpinan DPRD Jatim telah dikirim sejak 20 April 2020 lalu. “Surat tersebut kami kirim empat hari sebelum sebelum RUPS Bank Jatim 24 April 2020 lalu,” kata Ristu dikonfirmasi di Surabaya, Senin (6/7).
