“Sudah ada 15 lebih anggota yang tandatangan dan dari dua lebih Fraksi yang ada di DPRD Jatim. Sehingga sesuai aturan sudah bisa dilakukan hak interpelasi itu,” pungkasnya.
Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua Komisi C lainnya Makmulah Harun. Menurutnya langkah interpelasi ini sebuah keoutusan di Komisi C yabg sudah menjafi kesepakatan sehingga harus segera si wujudkan.
“Segalah upaya sebenarnya sudah kita lakukan untuk mendapatkan kejelasan terkait persoalan bank Jatim. Konsultasi sudah dilakukan masukan dari beberapa pihak terkait juga sudah. Tapi kenapa Gubernur tidak menjawab surat rekomendasi resmi pimpinan DPRD Jatim,” ujarnya.
Politisi PKB ini mengungkapkan, langkah komisi C ini dilakukan sebagai wujud tanhgung jawab ikut memiliki bank Jatim yang menjadi BUMD kebanggaan masyarakat Jatim.
