Menurut Kusnianto, upaya Pemerintah Kab Tegal itu antara lain dengan memerintahkan kepada para camat untuk memfasilitasi terbentuknya PPID di seluruh desa serta melakukan sosialisasi PPID Desa.
Sampai saat ini dari 281 desa se- Kabupaten Tegal yang sudah membentuk PPID baru 26 desa. Diharapkan melalui sosialisasi tersebut, seluruh desa segera membentuk PPID Desa dan selanjutnya menetapkan Daftar Informasi Publik dan memberikan pelayanan informasi publik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Komisioner KIP Handoko Agung dalam paparannya menjelaskan, sebagai badan publik yang memiliki tugas pokok penyelenggaraan negara yang sebagaian atau seluruh dananya bersumber dari APBN, APBD atau APBDes, maka Pemerintah Desa harus mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik . Sesuai Pasal 1 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Publik Desa , pemerintah desa wajib menyediakan informasi publik desa . Meliputi : Informasi Publik Secara Berkala, Serta Merta , Tersedia Setiap Saat serta Informasi yang Dikecualikan .
Informasi berkala adalah informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala melalui media informasi yang dimiliki desa tanpa adanya permohonan informasi. Contoh : Informasi tentang Profil Badan Publik, Matrik Program dan Kegiatan yang dijalankan, Matrik Program Masuk Desa, RPJM Desa, RKP Desa, Laporan Kinerja Pemerintah Desa dan Laporan Keuangan Pemerintah Desa.
