Deni mendapatkan informasi bahwa tahapan pencairan lambat karena belum sinkronnya data, misalnya terkait pekerja seni, pariwisata, kelautan, transportasi, dan sebagainya.
”Serapan yang lambat juga membuktikan bahwa politik anggaran Pemprov Jatim tidak peka terhadap penderitaan rakyat. Saat ini rakyat susah, tapi Pemprov Jatim bergerak lambat dalam sinkronisasi data, verifikasi dan sebagainya, sehingga penyaluran dana menjadi lamban dan tak optimal,” jelas alumnus Universitas Airlangga tersebut.
Ketiga, sambung Deni, adalah tak adanya konsep yang jelas terkait anggaran pemulihan ekonomi sebesar Rp454 miliar. ”Sekarang ini, semua pihak sudah bersiap new normal. Tapi Pemprov Jatim sangat lambat mengorkestrasi semua sumberdaya untuk pemulihan ekonomi. Soal pariwisata, misalnya, kita kalah cepat dari Bali dan Bintan yang sudah bersiap menyambut new normal,” terangnya.
