Disampaikan hingga Mei 2020 sudah ada 800 keluarga penerima manfaat (KPM) yang sudah menyatakan diri sudah mampu dan menyerahkan bantuannya kepada Dinas Sosial.
Bupati menambahkan, karena data dibangun di tingkat desa, maka peran kepala desa dan lurah sangat penting sebagai motor pembaharuan DTKS yang sekarang. Mekanismenya sudah dibisa diverifikasi dan divalidasi setiap 3 bulan sekali, yakni melalui acara musyawarah desa atau kelurahan yang diikuti Ketua RT, RW, tokoh masyarakat, tokoh agama dan perwakilan kelompok kelompok masyarakat.
Berita acara hasil Musdes ini menjadi dokumen legal formal untuk mengusulkan perubahan kelompok penerima manfaat.
Dikatakan, dengan adanya covid-19 ini, desa desa kini sedang berupaya melakukan pembaharuan DTKS dengan dibantu fasilitator pendamping Progran Keluarga Harapan (PKH) dan Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK) serta melalui Musdes atau Muskel. “Alhamdulillah sekarang ini sudah ada 152 desa yang meng-update” tandasnya.
Kepada seluruh elemen masyarakat, Bupati minta untuk terus aktif melakukan pengawasan sebagai kontrol sosial untuk mewujudkan transparansi data di tingkat desa, sehingga nantinya penerima bansos lebih tepat sasaran. (Dasuki)
