Posko pengaduan ini dianggap penting guna menampung masukan dari warga di berbagai daerah tentang dugaan penyimpangan LPJ dan anggaran BLT dana desa. LSM KPN membuka pengaduan lewat nomor ponsel 081296103888.
Melalui pers realase yang dikirim PKN Pusat Senin (1/6/2020) ketua umum, Patas Sihotang, SH, MH, mengintruksikan seluruh Tim PKN di Indonesia, agar melaksanakan investigasi terhadap LPJ dan BLT DD. Investigasi di mulai dengan meminta informasi dan data ke desa terkait penyaluran Bansos yang bersumber dari keuangan negara. “Dasar hukum LSM PKN di daerah melaksanakan investigasi yakni surat intruksi PKN Pusat Nomor 01/INSTRUKSI/PKN/VI/2020 yang telah saya terbitkan dan telah ditanda tangani” ujar ketua umum PKN.
Dikatakan permintaan informasi penggunaan APDES dan LPJ harus di lakukan secara resmi. Hal ini dilakukan karena umumnya kepala desa tidak mau memberikan. Umumnya dengan alasan yang berhak meminta dan mengetahui hanya Inspektorat, BPK RI dan KPK. “Ini terjadi karena banyak Kades yang tidak memahami UU Keterbukaan Informasi Publik. Sehingga adakalanya Kades mau memberikan data kalau ada ijin dari Bupati. Berdasarkan Kemendagri No 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan dana desa, menyatakan bahwa APBDES dan LPJ adalah Informasi terbuka dan wajib di lihat masyarakat” ungkapnya
