Rapim dengan agenda tunggal berupa penanganan dampak Covid-19 itu diawali dengan paparan aksi Genta (Gerakan Tanggap Bencana) Covid-19 di masing-masing DPD. “Semuanya melaporkan sudah melaksanakan aksi berupa mitigasi pengurus dan kader, pemberian bantuan APD kepada tenaga medis, dan penyemprotan desinfektan terutama untuk tempat ibadah, pesantren, dan sekolah. Kami ingatkan bahwa untuk setiap aksi agar melaksakan protokol pencegahan dengan ketat,” terang Irwan.
Selain aksi mandiri, Rapim juga menyepakati untuk mengawal kebijakan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam penanganan wabah ini. “Kita sepakat perlu komunikasi dan koordinasi intensif dengan pemerintah daerah, terutama melalui anggota DPRD. Pertama, agar pemda memberi perhatian kepada keamanan dan keselamatan tenaga medis dengan mencukupi kebutuhan APD dan fasilitas lainnya. Kedua, mengkaji opsi karantina wilayah bagi 21 daerah yang menjadi zona merah. Ketiga, melaksanakan Jaring Pengaman Sosial (JPS) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan warga yang terdampak langsung secara ekonomi seperti para pekerja di sektor informal dan UMKM. JPS Daerah berupa bahan pokok atau BPNT atau skema lainnya, harus segera dilaksanakan,” jelas Kang Irwan, panggilan akrabnya.
Untuk melaksanakan tiga poin besar tadi, lanjutnya, perlu ada realokasi APBD. “Karena itu kami sepakat mendorong seluruh pemda di Jatim melakukan realokasi APBD bukan hanya dari pos belanja pegawai seperti kunker dan lain-lain, tapi bisa lebih fundamental. Jika perlu anggaran pembangunan fisik dialokasikan untuk upaya penanganan wabah ini. Pemprov misalnya, sudah alokasikan 2, 384 Triliun rupiah. Ini perkembangan yang bagus dari sebelumnya hanya 260 Miliar rupiah. Kami tugaskan kepada anggota dewan PKS untuk melakukan pembahasan lebih lanjut bersama Pemprov agar dana ini dapat tepat sasaran,” paparnya.
