Dikatakannya program berkurangnya pengangguranpun harus menjadi perhatian bersama pemerintah dan swasta atau pihak usahawan. Ada keprihatinan mendalam melihat kenyataan dilapangan tenaga – tenaga honorer dilembaga lembaga pemerintah hanya terima upah 200 ribu tiap bulan yang terkadang dibayar 3 bulan sekali. “Bahkan masih ada warga yang menawarkan diri lewat lamaran kerja yang penting diterima dan mengatakan tidak dibayar tidak apa apa yang penting diterima kerja. Ini sesuatu yang memilukan” ujarnya.
Dibagian lain dikatakan, pro investasi harus digalakan dan dibuka lebar guna membuka kesempatan lapangan kerja. Saat ini memang tengah dibahas RUU Cipta Lapangn Kerja dimana ada 72 UU dijadikan satu revisi dalan omnibus law. Ini perlu ada penyikapan bersama agar ketika diundangkan tidak memicu konflik dan penolakan, ungkap Agus.
Sementara Nurhayati Kepala Dinas Sosial dalam paparannya mengataksn upaya memajukan pembangunan daerah
harus dilaksanakan secara sinergi antara
pemerintah, dunia usaha, akademisi,
masyarakat, dan media agar tepat sasaran dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat.
