Menurut politisi asal Fraksi Partai Gerindra tujuan Komisi C DPRD Jatim melakukan pengawalan dan pengawasan rekrutmen jajaran direksi Bank Jatim karena mereka tidak ingin kegagalan dua orang calon direksi lolos dalam uji kompetensi di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terulang kembali. “Ketidaktransaparan ini justru menguatkan dugaan ada yang tidak beres dalam rekrutmen jajaran direksi Bank Jatim,” dalih politisi asal Kabupaten Jember.
Sebagai institusi pemerintahan daerah yang dilindungi aturan perundang-undangan, lanjut Fawait, pihaknya tentu ingin laporan yang disampaikan itu dalam bentuk tertulis. Ia menyesal justru informasi perkembangan rekrutmen jajaran direksi Bank Jatim diperoleh dari media. “Sampai detik ini saya belum tahu ada berapa orang yang mendaftar dan mengikuti proses assesment calon direksi Bank Jatim karena kami belum mendapatkan laporan sama sekali,” bebernya.
Diakui Fawait, Komisi C memiliki tanggungjawab untuk mengawal BUMD andalan Pemprov Jatim tumbuh dan berkembang dengan baik di tengah kondisi perekonomian global yang melemah. “Bank Jatim itu andalan BUMD Jatim dalam memberikan PAD bagi Pemprov Jatim. Selain itu Bank Jatim juga diharapkan mampu menjadi pengungkit perekonomian Jatim sehingga kondisi perekonomian tidak terlalu berpengaruh bagi Jatim,” harapnya.
