Sementara Anggota DPRD Jatim lainnya, Kuswanto, mengatakan yang harus diwaspadai adalah tentang pengawasan dari anggaran dana desa tersebut. Mulai dari pemerintah, aparat hukum juga harus terlibat melakukan pengawalan sampai ke tingkat desa. “Nanti, kami akan melakukan hearing dengan Kepolisian dan Kejaksaan untuk meminta petugasnya bersedia mengawal pendampingan,” katanya.
Kuswanto, menilai pentingnya melakukan pendampingan agar kepala desa tidak terjebak dalam penyelewangan dana desa. “Berkaca dari kejadian sebelumnya banyak terjadi penyalahgunaan anggaran dana desa. Agar tidak terjadi pelanggaran perlu adanya semacam bimbingan teknis kepada kepala desa,” terangnya.
Sebelumnya, Pemprov Jatim menggelar rapat kerja percepatan penyaluran dan pengelolaan dana desa 2020 di Jatim Expo, Surabaya, Selasa (25/2). Rapat kerja yang digelar dihadiri 7.724 kepala desa yang ada di Jatim.
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengatakan, Rapat koordinasi tersebut menjadi bagian penting untuk bisa menjadi pengingat bagi para kepala desa, untuk segera memanfaatkan dana desa sebaik mungkin. “Harapannya adalah ketika mereka mencairkan dana desa di tahap satu ini, mereka bisa menyegerakan menggunakan untuk cash for work. Bagaimana memberikan pekerjaan kepada warga desanya dengan penghasilan secara tunai,” ujar Khofifah di sela acara.
