Diakui Mirza, kerjasama dengan Kejati Jatim baru kali pertama dilakukan. Hal ini dikarenakan pada saat itu belum paham betul bahwa Kejati Jatim itu boleh dan dapat mendampingi mulai dari proses perencanaan. “Dulu kita fikir hanya prosenya kalau terjadi masalah saja, ternyata tidak. Dan wawasan yang diberikan kepada kami pembekalan ini memberikan insert yang luar biasa. Proses dari awal itu kami akan sangat membutuhkan pendampingan dari Kejati Jatim,” pungkasnya.
Pada kesempatan sama, Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) Kejati Jatim, Kuntadi, SH mengatakan, MoU dengan PT JGU ini dalam rangka pelayanan kejaksaan di bidang perdata. Fungsi jaksa disini sebagai pengacara negara untuk mengawal, memastikan dan menjelaskan bahwa langkah-langkah hukum kedepan akan lebih sesuai dengan aturan.
“Jadi tidak ada keragu-raguan apakah risiko bisni atau apakah itu sudah masuk ranah pidana. Ini yang area abu-abu oleh beberapa pihak BUMN dan BUMD ragu-ragu. Kami melakukan kegiatan ini sudah masuk ranah korupsi atau masuk kategori risiko bisnis. Sementara sisi lain risiko bisnis itu antara keuntungan dengan kerugian itu kan satu mata uang. Nah, kehadiran kami untuk memastikan langkah-langkahnya tepat,”pungkasnya. (Caa)
