“Di dalam beberapa keputusan pemerintah pusat yang sensitif, Ibu Gubernur selalu bisa berkoordinasi dengan pemerintahan pusat untuk mengantisipasi gejolak di daerah. Mayoritas selalu membuahkan hasil,” ungkap Sahat yang juga menjabat Sekertaris Golkar Jatim ini.
Ia lantas menjelaskan berbagai tantangan pemerintah provinsi kedepan. Di antaranya, mengawal implementasi Peraturan Presiden (Perpres) 80 tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi.
Yang mana, dalam Perpres tersebut tercantum 218 proyek strategis di Jatim. “Ini menjadi pijakan startegis yang menjadi perhatian bersama untuk pembangunan di tahun kedepan,” katanya.
“Karena besarnya anggaran untuk realisasi proyek ini, tak mungkin hanya bersumber pada APBN atau APBD. Ini perlu kerja bersama untuk menggandeng pihak ketiga,” katanya.
