Kekhawatiran selanjut, lanjut Subianto ialah peristiwa kelangkaan pupuk tahun 2008 silam di Jatim akan terulang di tahun 2020. Dimana, seluruh armada truk pengangkut pupuk diturunkan. “Saya membayangkan kalau ini terjadi, pemerintah tidak segera ambil langkah, gejolak sosial akan terjadi,” ujarnya.
Meski demikian, pihaknya mengapresiasi langkah Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa lantaran telah berkirim surat kepada Kementan RI. Meski telah ditindaklanjuti oleh Gubernur, Komisi B DPRD Jatim juga akan menemui Kementan dalam waktu dekat.
“Kami akan ke Kementan dan DPR RI untuk mempertanyakan kenapa kok dikurangi. Bahkan, Bu Gubernur juga sudah berkirim surat, kita apresiasi sudah melangkah lebih dulu,” pungkasnya.
Perlu diketahui, alokasi pupuk bersubsidi di Jatim 2019 tercatat pupuk urea sebanyak 1.066.044 ton, pupuk SP36 sebanyak 142.880 ton, pupuk ZA sebanyak 480.250 ton, pupuk NPK sebanyak 590.710 ton, dan organik sebanyak 506.400 ton.
