Sebelumnya Kementerian Perhubungan dan Kemenko Maritim dan Investasi (Marves) dinilai saling lempar tanggung jawab soal tarif angkutan penyeberangan sehingga tak kunjung ditetapkan meskipun sudah dibahas selama 1,5 tahun lebih. Dampak dari molornya pembahasan penetapan tersebut, jalur penyeberangan di Indonesia salah satunya di Jatim terancam berhenti beroperasi. (Caa)
Komisi D DPRD Jatim Dorong Pemerintah Segera Tetapkan Tarif Penyeberangan



