Ia mencontohkan soal pelayanan yakni pada jumlah rumah sakit di Surabaya, dari total 68 di Surabaya, 50 rumah sakit diantaranya telah bekerjasama dengan BPJS kesehatan.
“Kami butuh masukan dari masyarakat untuk melaporkan terkait layanan BPJS ke Pemkot Surabaya. sampaikan kritik dan saran secara santun,” imbuhnya.
Mengenai cleansing data atau penon aktifan peserta BPJS PBI, kata Khusnul, hal itu adalah sebuah upaya yang perlu dilakukan agar pemberian layanan kesehatan gratis kepada masyarakat kurang mampu tepat sasaran.
Berdasarkan data yang ada, terdapat puluhan juta jiwa penduduk Indonesia yang diduga mampu namun masih mendapat BPJS PBI dari pemerintah.
Untuk wilayah kota Surabaya, akan ada tim survey yang akan memverifikasi data MBR.
“Perubahan data BPJS PBI akan selalu di update per triwulan dan di evaluasi per semester. Bantuan hanya untuk warga yang masuk daftar MBR. Kita tanggung termasuk ada kenaikan iuran BPJS perbulan,” pungkasnya.(adv/cn03)
