Laode Ida mengatakan, pertemuan dengan perwakilan kementerian itu sebagai bentuk koordinasi awal sekaligus menyampaikan beberapa temuan hasil pengawasan seleksi tahun lalu. Selain itu, kata dia, dalam penanganan permasalahan aduan masyarakat itu meminta supaya kementerian, lembaga atau pemerintah daerah lebih mengantisipasi.
“Tahun lalu itu lebih, hampir 2.000 pengaduan, paling banyak kementerian yang teradu itu dari Kementerian Hukum dan HAM, kalau daerah paling banyak itu dari DKI Jakarta. Tapi setiap daerah hampir selalu ada pengaduan, tidak hanya dikelola di Jakarta tapi Ombudsman yang ada perwakilan daerah di setiap provinsi,” katanya.
Laode Ida menyebut beberapa permasalahan umum seperti persyaratan yang membingungkan, persyaratan akreditasi, dan permasalahan pengiriman berkas ke instansi penyelenggara menjadi evaluasi. Menurutnya, paling banyak dikeluhkan adalah soal persyaratan yang seringkali menjebak atau bahkan menghilangkan hak peserta.
