Dia pun meminta agar LKPP tidak mempersulit masuknya produk dalam negeri dalam katalog barang jasa. Dia meminta agar standar-standar dalam penentuan barang masuk dalam katalog tidak dipersulit.
“LKPP jangan sampai mempersulit produksi dalam negeri, sehingga produksi dalam negeri jadi tuan rumah. Untuk itu saya minta LKPP kerja sama dengan BSN (Badan Standarisasi Nasional), agar UMKM mudah dapat SNI misalnya,” ucap Jokowi.
Acara ini juga dihadiri oleh MenPAN-RB Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri PPN/Bappenas Soeharso Manoarfa, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, hingga Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.
Sementara itu, Kepala LKPP, Roni Dwi Susanto mengatakan, kasus korupsi pengadaan barang/jasa pemerintah menduduki posisi kedua dalam kasus yang ditangani KPK. Roni mendorong upaya pencegahan korupsi.
“Sebagaimana kita ketahui bersama, korupsi pada pengadaan barang/jasa pemerintah menduduki peringkat kedua dari kasus tindak pidana korupsi yang ditangani oleh KPK. Untuk itu, dibutuhkan upaya pencegahan sebagaimana telah diamanatkan dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi,” kata Roni.
