Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Jatim mengatakan bahwa pihaknya optimis dalam satu bulan seluruh laporan keuangan yang bermasalah maupun belum lengkap dapat dituntaskan. Salah satu penyebab yang membuat Pemprov meraih predikat WDP adalah pengadaan barang dan jasa yang swakelola.
“Permasalahannya, dalam pengadaan barang dan jasa yang swakelola itu kita mengacu pada Pergub yang di”dok” pada bulan Desember. Namun ternyata setelah di lapangan, pada bulan berikutnya terjadi perubahan harga, harga jadi lebih tinggi. Padahal menurut Keppres, belanja itu harus menurut harga di pasaran. Sedangkan BPK berpegangan pada harga di Pergub. Jadi ada selisih harga. Ini dialami oleh sepuluh SKPD” jelasnya.
Masih menurut Pakde Karwo, predikat WDP yang diperoleh Pemprov Jatim menunjukkan bahwa pengawasan BPK terhadap pemerintah daerah menunjukkan adanya peningkatan. Karena itu, predikat tersebut jangan disikapi dengan negatif, namun justru jadi pelecut semangat untuk bekerja lebih baik lagi.
