Sumber pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), lanjut Yasin diperoleh dari dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat. Sementara itu pemerintah provinsi Jatim memberikan bantuan kepada masing-masing BUMDes sebesar Rp 100 juta.“Kami juga memfasilitasi BUMDes ini dengan bekerjasama dengan berbagai pihak. Seperti misalnya PT POS Indonesia. Dengan demikian masyarakat di desa ini bisa membayar pajak kendaraan bermotor maupun bayar listrik melalui kantor POS,” jelasnya.
Selain itu pihaknya juga melakukan kerjasama dengan Bank UMKM dan Bank Jatim terkait pinjaman modal usaha. Beberapa desa, kata Yasin juga memiliki Klinik BUMDes yang membantu melakukan pemetaan potensi dan jenis usaha pada BUMDes.Termasuk untuk peningkatan kapasitas kewirausahaan, pertumbuhan ekonomi UMKM serta penguatan jejaring pemasaran. “Dengan keberadaan BUMDes, secara tidak langsung akan menekan angka kemiskinan masyarakat,” pungkasnya. (wan/jnr)
